oleh Andy Rustam
Heran sekali saya melihat bangsa ini. Semuanya seperti tak mampu melihat akar permasalahan. Soal begini dengan tema mirip begini sudah kesekian kali saya menulis dalam blog saya www.broadcastsukses.com.
Tulisan ini terpicu oleh berita Kompas (Sabtu, 12 Desember 2009), ketika Wakil Kapolri Komjen Makbul Padmanegara menanggapi pernyataan ahli Forensik Universitas Indonesia dr. Abdul Mun’im Idris yang mengungkapkan kesimpulan hasil pemeriksaaannya tentang ukuran peluru dan jenis senjata yang dipakai untuk membunuh Nasruddin Zulkarnaen. Makbul mengatakan, “Yang berwenang menentukan kaliber peluru itu bukan forensik di UI melainkan laboratorium Polri. Nanti silahkan saja kita lihat di pengadilan. Yang menentukan balistik dan kaliber peluru, kan, dari kami”.
Dengan pernyataan model begini jelas sekali bahwa logika dangkal masih menguasai pola pikir mereka. Mereka selalu berlindung di balik indikator dan definisi dari Hukum Tertulis tentang Kewenangan, untuk membuktikan bahwa mereka sudah benar. Padahal para tiran pun selalu mempunyai Hukum yang dia pakai untuk menindas rakyat. Dengan alasan melanggar hukum, maka seorang Tiran berkewenangan menindas rakyat. Pengadilan di zaman penjajahan pun memiliki dasar hukum untuk membuat keputusan yang menindas. Tetapi itu bukanlah Kebenaran, dan bukan Keadilan.
Apakah Polri tidak juga belajar dari kasus Bibit-Chandra? Polri dan Pengadilan kita sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat (silahkan lihat survey Kompas terbitan tanggal 9 November 2009) ! Jadi, rakyat jelas lebih percaya apa yang dikatakan oleh ahli forensik UI ketimbang apa yang dikatakan oleh pengadilan dan Laboratorium Polri. Walaupun Polri mau membantah seribu kalipun tidak akan ada gunanya.
Kalau saya jadi Pak Makbul, saya akan bilang begini, “Rekan wartawan yang terhormat. Persepsi yang sedang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah tidak percaya sama Polri. Jadi apapun yang pihak Polri katakan, sulit dipercaya. Jadi tidak ada gunanya saya menjawab pertanyaan Anda“.
Nah, cuma begitu saja sih pak Makbul. Selesai sudah. Dengan kalimat seperti ini, tidak main adu argumen, melainkan menyatakan apa yang ada di masyarakat, ini justru awal yang baik untuk mulai mengembalikan kepercayaan.
Contoh Bermain Definisi dan Indikator
Memang pola bermain indikator sudah sering menjebak. Jadi kalau kitab hukum mengatakan bahwa kewenangan Polri untuk mengatakan kain itu berwarna merah atau putih, maka seolah-olah otomatis bahwa kebenaran tentang pernyataan apakah kain itu berwarna merah atau putih, juga berada di tangan Polri. Padahal kalau semua orang melihat bahwa baju si A berwarna merah, sedangkan Polri mengatakan baju si A berwarna putih, lalu pengadilan mengatakan bahwa secara hukum Polri benar, maka ini adalah sebuah kebenaran berdasarkan indikator tetapi bukan kebenaran yang sebenarnya (common law). Lucunya, setelah indikator terpenuhi, diambillah suatu kesimpulan dan ditetapkanlah suatu langkah. Apa yang lalu terjadi? Dikarenakan kebenaran yang diputuskan bukan kebenaran yang sesungguhnya, maka kesimpulannya menjadi salah dan tentu saja langkahnya pun akan juga salah.
Pola bermain definisi dan indikator sering dipakai di Indonesia. Kenapa Anggodo tidak bisa ditangkap? karena “persyaratan”-nya tidak cukup. Artinya per definisi dan per indikatornya, memang Anggodo tidak bersalah walau semua orang mendengar suara percakapan telponnya tentang suap menyuap dan ancam mengancam.
Sebuah perusahaan milik konglomerat yang termasuk orang terkaya di Indonesia, setiap tahun selalu merugi. Tetapi di akhir tahun sebelum tutup buku mendadak bisa membukukan laba. Mengapa bisa begitu? Mudah saja. Lihat definisi dan indikator. Laba adalah Pendapatan dikurangi Biaya/Ongkos. Jadi kalau mau Laba, maka Pendapatan harus jauh lebih besar daripada Biaya. Sekarang lihat definisi Pendapatan. Pendapatan diperoleh dari transaksi Penjualan, alias perusahaan harus memperoleh “order”. Jadi supaya Pendapatan besar, per definisi, cukuplah dengan membuat kontrak jual-beli dengan perusahaan lain (tentunya perusahaan yang masih group sendiri). Lalu bagaimana kalau kenyataannya uangnya tidak ada yang masuk? Ya itu soal lain. Itu urusannya pada buku Arus-Kas, dan per definisi tidak termasuk definisi Laba atau Rugi.
Nah, dengan per definisi perusahaan sudah membukukan Laba, maka melonjaklah nilai saham perusahaan itu di bursa saham. Bertambah kayalah sang pemilik saham, si konglomerat. Padahal perusahaannya sendiri sih tetap miskin.
Ada sebuah perusahaan yang pernah berjaya pada beberapa tahun yang lalu. Perusahaan ini memiliki orang-orang/karyawan yang handal, mulai dari level atas hingga level bawah. Mereka semua bangga akan perusahaan ini. Ketika ekonomi sedang lesu, keuntungan perusahaan menurun drastis (belum merugi!). Pemilik perusahaan memanggil konsultan yang dianggap jago. Konsultan pun memberi saran, bahwa Pendapatan perusahaan tidak bisa segera pulih cepat naik kembali seperti dulu. Pertumbuhan Sales hanya akan merayap meningkat sedikit demi sedikit. Maka agar bisa mengamankan Laba perusahaan, maka sebahagian besar biaya-tetap (fixed cost) harus diubah menjadi biaya-tak-tetap (variable cost).
Menurut konsultan, indikator sebuah perusahaan yang baik adalah harus tidak boleh banyak biaya tetap-nya. Maka diambil keputusan oleh Direksi, bahwa sebahagian besar karyawan di tingkat bawah kini dipindahkan ke sebuah perusahaan “outsourcing” dan bukan lagi sebagai karyawan perusahaan walau tetap bekerja pada perusahaan. Dalam pikiran pemilik perusahaan dan konsultannya, toch dari sisi income/pendapatan si Karyawan tidak ada yang berubah. Jadi, dilihat dari indikator angka-angka dan dilihat dari ilmu akuntansi, seharusnya perusahaan ini akan mencetak sukses dan mampu meraih kejayaannya kembali.
Tetapi apa yang terjadi? Ketika langkah outsourcing itu dieksekusi, semangat kerja karyawan merosot jauh. Kebanggaan terhadap perusahaan menjadi hilang. Karyawan-karyawan di tingkat atas, para manajer, yang tak terkena langkah “outsourcing” terpengaruh juga semangatnya, mengingat mereka pun berkarier dari bawah dan merasa senasib dengan karyawan di tingkat bawah. Akhirnya satu demi satu mereka, para orang-orang handal tersebut pindah kerja ke perusahaan lain.
Tidak sampai satu tahun kemudian perusahaan justru mencetak kerugian. Pada tahun kedua, yaitu tahun dimana para manajer mulai pindah kerja, perusahaan menutup tahun dengan kerugian yang lebih besar lagi. Ternyata, sebuah langkah yang dipikirkan secara rasional, memenuhi semua persyaratan indikator, dikira akan membuat untung, malah buntung.
Kesimpulan
Kalau kita hanya bermain-main dengan definisi dan indikator, maka dapat dipastikan masalahnya tidak akan selesai dan bahkan akan membawa kita pada situasi yang lebih berat lagi. Kita harus berani menyelam masuk ke dalam melihat inti permasalahan, dan bukan hanya megupayakan agar “indikator”-nya terlihat bagus. Ngarti kagak, boss? (arm)
Heran sekali saya melihat bangsa ini. Semuanya seperti tak mampu melihat akar permasalahan. Soal begini dengan tema mirip begini sudah kesekian kali saya menulis dalam blog saya www.broadcastsukses.com.
Tulisan ini terpicu oleh berita Kompas (Sabtu, 12 Desember 2009), ketika Wakil Kapolri Komjen Makbul Padmanegara menanggapi pernyataan ahli Forensik Universitas Indonesia dr. Abdul Mun’im Idris yang mengungkapkan kesimpulan hasil pemeriksaaannya tentang ukuran peluru dan jenis senjata yang dipakai untuk membunuh Nasruddin Zulkarnaen. Makbul mengatakan, “Yang berwenang menentukan kaliber peluru itu bukan forensik di UI melainkan laboratorium Polri. Nanti silahkan saja kita lihat di pengadilan. Yang menentukan balistik dan kaliber peluru, kan, dari kami”.
Dengan pernyataan model begini jelas sekali bahwa logika dangkal masih menguasai pola pikir mereka. Mereka selalu berlindung di balik indikator dan definisi dari Hukum Tertulis tentang Kewenangan, untuk membuktikan bahwa mereka sudah benar. Padahal para tiran pun selalu mempunyai Hukum yang dia pakai untuk menindas rakyat. Dengan alasan melanggar hukum, maka seorang Tiran berkewenangan menindas rakyat. Pengadilan di zaman penjajahan pun memiliki dasar hukum untuk membuat keputusan yang menindas. Tetapi itu bukanlah Kebenaran, dan bukan Keadilan.
Apakah Polri tidak juga belajar dari kasus Bibit-Chandra? Polri dan Pengadilan kita sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat (silahkan lihat survey Kompas terbitan tanggal 9 November 2009) ! Jadi, rakyat jelas lebih percaya apa yang dikatakan oleh ahli forensik UI ketimbang apa yang dikatakan oleh pengadilan dan Laboratorium Polri. Walaupun Polri mau membantah seribu kalipun tidak akan ada gunanya.
Kalau saya jadi Pak Makbul, saya akan bilang begini, “Rekan wartawan yang terhormat. Persepsi yang sedang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah tidak percaya sama Polri. Jadi apapun yang pihak Polri katakan, sulit dipercaya. Jadi tidak ada gunanya saya menjawab pertanyaan Anda“.
Nah, cuma begitu saja sih pak Makbul. Selesai sudah. Dengan kalimat seperti ini, tidak main adu argumen, melainkan menyatakan apa yang ada di masyarakat, ini justru awal yang baik untuk mulai mengembalikan kepercayaan.
Contoh Bermain Definisi dan Indikator
Memang pola bermain indikator sudah sering menjebak. Jadi kalau kitab hukum mengatakan bahwa kewenangan Polri untuk mengatakan kain itu berwarna merah atau putih, maka seolah-olah otomatis bahwa kebenaran tentang pernyataan apakah kain itu berwarna merah atau putih, juga berada di tangan Polri. Padahal kalau semua orang melihat bahwa baju si A berwarna merah, sedangkan Polri mengatakan baju si A berwarna putih, lalu pengadilan mengatakan bahwa secara hukum Polri benar, maka ini adalah sebuah kebenaran berdasarkan indikator tetapi bukan kebenaran yang sebenarnya (common law). Lucunya, setelah indikator terpenuhi, diambillah suatu kesimpulan dan ditetapkanlah suatu langkah. Apa yang lalu terjadi? Dikarenakan kebenaran yang diputuskan bukan kebenaran yang sesungguhnya, maka kesimpulannya menjadi salah dan tentu saja langkahnya pun akan juga salah.
Pola bermain definisi dan indikator sering dipakai di Indonesia. Kenapa Anggodo tidak bisa ditangkap? karena “persyaratan”-nya tidak cukup. Artinya per definisi dan per indikatornya, memang Anggodo tidak bersalah walau semua orang mendengar suara percakapan telponnya tentang suap menyuap dan ancam mengancam.
Sebuah perusahaan milik konglomerat yang termasuk orang terkaya di Indonesia, setiap tahun selalu merugi. Tetapi di akhir tahun sebelum tutup buku mendadak bisa membukukan laba. Mengapa bisa begitu? Mudah saja. Lihat definisi dan indikator. Laba adalah Pendapatan dikurangi Biaya/Ongkos. Jadi kalau mau Laba, maka Pendapatan harus jauh lebih besar daripada Biaya. Sekarang lihat definisi Pendapatan. Pendapatan diperoleh dari transaksi Penjualan, alias perusahaan harus memperoleh “order”. Jadi supaya Pendapatan besar, per definisi, cukuplah dengan membuat kontrak jual-beli dengan perusahaan lain (tentunya perusahaan yang masih group sendiri). Lalu bagaimana kalau kenyataannya uangnya tidak ada yang masuk? Ya itu soal lain. Itu urusannya pada buku Arus-Kas, dan per definisi tidak termasuk definisi Laba atau Rugi.
Nah, dengan per definisi perusahaan sudah membukukan Laba, maka melonjaklah nilai saham perusahaan itu di bursa saham. Bertambah kayalah sang pemilik saham, si konglomerat. Padahal perusahaannya sendiri sih tetap miskin.
Ada sebuah perusahaan yang pernah berjaya pada beberapa tahun yang lalu. Perusahaan ini memiliki orang-orang/karyawan yang handal, mulai dari level atas hingga level bawah. Mereka semua bangga akan perusahaan ini. Ketika ekonomi sedang lesu, keuntungan perusahaan menurun drastis (belum merugi!). Pemilik perusahaan memanggil konsultan yang dianggap jago. Konsultan pun memberi saran, bahwa Pendapatan perusahaan tidak bisa segera pulih cepat naik kembali seperti dulu. Pertumbuhan Sales hanya akan merayap meningkat sedikit demi sedikit. Maka agar bisa mengamankan Laba perusahaan, maka sebahagian besar biaya-tetap (fixed cost) harus diubah menjadi biaya-tak-tetap (variable cost).
Menurut konsultan, indikator sebuah perusahaan yang baik adalah harus tidak boleh banyak biaya tetap-nya. Maka diambil keputusan oleh Direksi, bahwa sebahagian besar karyawan di tingkat bawah kini dipindahkan ke sebuah perusahaan “outsourcing” dan bukan lagi sebagai karyawan perusahaan walau tetap bekerja pada perusahaan. Dalam pikiran pemilik perusahaan dan konsultannya, toch dari sisi income/pendapatan si Karyawan tidak ada yang berubah. Jadi, dilihat dari indikator angka-angka dan dilihat dari ilmu akuntansi, seharusnya perusahaan ini akan mencetak sukses dan mampu meraih kejayaannya kembali.
Tetapi apa yang terjadi? Ketika langkah outsourcing itu dieksekusi, semangat kerja karyawan merosot jauh. Kebanggaan terhadap perusahaan menjadi hilang. Karyawan-karyawan di tingkat atas, para manajer, yang tak terkena langkah “outsourcing” terpengaruh juga semangatnya, mengingat mereka pun berkarier dari bawah dan merasa senasib dengan karyawan di tingkat bawah. Akhirnya satu demi satu mereka, para orang-orang handal tersebut pindah kerja ke perusahaan lain.
Tidak sampai satu tahun kemudian perusahaan justru mencetak kerugian. Pada tahun kedua, yaitu tahun dimana para manajer mulai pindah kerja, perusahaan menutup tahun dengan kerugian yang lebih besar lagi. Ternyata, sebuah langkah yang dipikirkan secara rasional, memenuhi semua persyaratan indikator, dikira akan membuat untung, malah buntung.
Kesimpulan
Kalau kita hanya bermain-main dengan definisi dan indikator, maka dapat dipastikan masalahnya tidak akan selesai dan bahkan akan membawa kita pada situasi yang lebih berat lagi. Kita harus berani menyelam masuk ke dalam melihat inti permasalahan, dan bukan hanya megupayakan agar “indikator”-nya terlihat bagus. Ngarti kagak, boss? (arm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar