oleh Andy Rustam
Mungkin saja karena kesal, dirinya dan rekan-rekan partainya menjadi bulan-bulanan media, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berkata bahwa Partai Demokrat ingin punya TV sendiri (vivanews.com 3 Maret 2012, 14.20 WIB)
Pandangan seperti ini pandangan normal kalau orang tersebut tidak mengerti bagaimana dan apa media itu, termasuk televisi. Saya sendiri secara pribadi mengetahui ada Ketua Umum Partai lain yang juga menginginkan hal yang sama. Saya katakan kepada tim mereka untuk tidak perlu mempunyai stasiun televisi sendiri, apabila alasannya hanya agar televisi yang dimilikinya itu dijadikan corong propaganda mereka. Pastilah dalam pikiran mereka, kalau mereka punya stasiun televisi sendiri, maka dengan sendirinya apabila mereka berbicara, yang tentunya akan menyuarakan suara Partainya atau kepentingan dirinya, maka masyarakat atau opini publik akan berpihak kepada mereka. Apakah benar semudah itu?
Media di Zaman Orde Baru
Ketika Soeharto masih menjadi penguasa tunggal negeri ini, kita semua merasakan bagaimana media massa tidak boleh bersuara lain kecuali harus senada dengan suara pemerintah. Siapa yang menentang, apalagi mengkritik Soeharto, maka si penanggung-jawabnya bisa masuk penjara atau bahkan hilang tak tentu rimbanya, dengan tuduhan / alasan subversif, anti pembangunan, anti Pancasila & UUD-45, dan sebagainya. Pada jaman orde baru itulah, ada satu surat kabar milik Golkar (salah satu mesin orde-baru yang sekarang sudah berganti baju menjadi Partai Golkar), bernama “Suara Karya”. Koran ini sebahagian dijual sebagaimana layaknya koran, tetapi sebahagian besar lagi bukan dijual, tetapi dibagikan gratis kepada seluruh Pegawai Negeri (Korpri). Sudah digratiskan pun koran “Suara Karya” ini. Tetap saja tidak cukup banyak mengundang orang yang mau membacanya dan peduli terhadap isi beritanya. Sebabnya, koran Suara Karya dijaman itu, dianggap sebagai tidak punya kredibilitas. Sebab isinya cuma memuji-muji Pak Harto dan pemerintah serta Golkar, sehingga nyata benar fungsinya hanya sebagai media propaganda pemerintah orde-baru saja.
Mesin propaganda yang paling efektif bagi pemerintah Soeharto, ketika itu adalah TVRI yang selama 26 tahun hanya sendirian. Baru terkemudian setelah beberapa puluhan tahun lahirlah televisi swasta, dimana untuk siaran beritanya pun harus me-relay TVRI. Hal yang sama terjadi di industri radio swasta pada zaman orde-baru, yang siaran pemberitaannya harus merelay RRI.
Pendek kata, tidak ada satu pun media ketika itu yang berani mengangkat keburukan pemerintah dan Soeharto serta kroninya. Semua dikendalikan oleh Soeharto melalui Departemen Penerangan. Sehingga isi semua media secara seragam (khususnya berita), hanya berupa sanjungan kepada Soeharto, pejabat pemerintah, antek & kroninya. Ini berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun rakyat / masyarakat dibombardir oleh siaran televisi dan media-media lain yang inti isinya cuma bilang: “Soeharto baik dan hebat!“ Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Sejarah membuktikan, justru rakyat / masyarakat yang selama ini hanya mendapat satu-satunya informasi dengan inti pesan bahwa Soeharto itu baik dan hebat... eh... malah rakyat itu pulalah yang bangkit dan bergerak melengserkan Soeharto. Rezim orde baru mengira bahwa rakyat bisa dibodohi terus menerus oleh media propaganda mereka selamanya.
Media di Zaman Reformasi
Di zaman reformasi sekarang ini, beberapa orang mengatakan, bahwa kita ini hidup di zaman yang lebih liberal dari negara liberal sekali pun, seperti misalnya, Amerika Serikat. Karena semua orang, semua kelompok, semua ormas, semua profesi, menuntut kebebasan dan menolak adanya pembatasan-pembatasan. Sementara undang-undang dan peraturan yang mengatur agar kebebasan setiap orang atau kelompok itu tidak sampai mengarah kepada perpecahan tatanan kebangsaan atau bahkan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum lengkap jadi seluruhnya.
Media-media pun yang sudah sangat banyak jumlahnya, seperti tak punya otak, rasa dan etika. Semua berlomba-lomba mengejar dan mengangkat berita yang sifatnya sensasional, adu cepat menyiarkan walaupun belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah berita, agar bisa mengangkat oplag dan ratingnya. Dengan alasan kebebasan pers, mereka seperti tak pernah peduli terhadap apa yang bakal terjadi pada masyarakat dan bangsa ini sebagai akibat dari siaran / isi pemberitaannya.
Akibat dari pemberitaan media yang seperti ini, yang isinya sudah seperti “koran kuning” saja, perlahan namun pasti, semakin sedikit orang yang percaya kepada apa yang ditulis ataupun disiarkan oleh media. Dengan perkataan lain, media semakin kehilangan kredibilitasnya.
Kredibilitas
Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media masih cukup tinggi, yaitu 80% (menurut hasil survey barometer kepercayaan 2012 oleh Indopacific Edelman). Walaupun begitu, telah terjadi penurunan tingkat kepercayaan, dimana tingkat kepercayaan kepada media pada tahun 2011 mencapai 86%. Pengertian kredibilitas harus dipahami, bukan hanya soal urusan apakah “dipercaya” atau ”tidak dipercaya” tetapi lebih dari itu, yaitu: “apakah masyarakat masih peduli terhadap apa yang diangkat oleh media”.
Kalau di zaman orde baru dimana pers sangat dikendalikan pemerintah, masyarakat menjadi tidak lagi peduli pada apa yang dikatakan media tentang apa yang terjadi di dalam negeri, karena semua orang sudah tahu pastilah isinya tentang hal-hal yang baik-baik saja. Sebab apa yang terjadi sesungguhnya selalu ditutup-tutupi.
Tetapi di zaman reformasi yang persnya liberal ini , masyarakat juga semakin tidak peduli pada apa yang dikatakan media tentang apa yang terjadi, karena apa yang terjadi sesungguhnya juga tertutupi. Media bukanlah menggali apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi hanya mencari unsur sensasinya saja untuk dapat menggaet sebanyak-banyaknya pemirsa / pembaca / pendengar. Akibatnya masyarakatpun tak mendapat gambaran yang utuh tentang apa yang terjadi.
Sekarang ini setiap ada berita baru, selalu ada saja suara yang mengatakan sebagai sebuah pengalihan issue. Kesaksian di persidangan, selalu dibantah oleh yang bersangkutan, dan media pun dengan semangat memuatnya. Dasarnya tentulah bisa beralasan bahwa demi jurnalistik, to cover both sides, dst., tetapi alasan yang sebenarnya adalah “memang ini yang lagi ramee...” alias sensasional.
Media mengatakan bahwa pemerintah atau DPR sering mengangkat suatu soal yang dapat mengalihkan issue yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Nah kalau media sudah tahu begitu, kenapa issue yang dianggap sebagai issue pengalihan masih diangkat juga oleh media? Jawabannya yaa itu tadi: “memang ini yang lagi ramee... biar tambah seru dooong...”
Jadi tidak heran, bahwa kredibilitas media perlahan tapi pasti, akan terus menurun, karena niat para pelakunya hanya mencari sensasi sebagai alat memperebutkan rating / penonton-pembaca-pendengar. Kebanyakan para jurnalis tidak lagi bekerja demi profesinya sebagai jurnalis, tetapi demi pemilik perusahaannya.
Kalau Anas Urbaningrum / Ketua Umum Partai Demokrat nanti akhirnya jadi memiliki stasiun televisi, sudah dapat dipastikan bahwa kredibilitas media-nya si Anas di mata masyarakat akan mirip kredibilitasnya koran harian “Suara Karya“ pada zaman Soeharto di era orde-baru. Lalu, apa gunanya memiliki media yang tidak memiliki kredibilitas ?
Janganlah menganggap rakyat / masyarakat kita begitu bodoh, hingga selalu dianggap dapat disetir oleh televisi / media. Sesungguhnya masyarakat kita jauh lebih pintar daripada medianya. Tetapi mereka lebih banyak diam, sampai nanti kalau mereka benar-benar sudah muak. (arm)
Mungkin saja karena kesal, dirinya dan rekan-rekan partainya menjadi bulan-bulanan media, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berkata bahwa Partai Demokrat ingin punya TV sendiri (vivanews.com 3 Maret 2012, 14.20 WIB)
Pandangan seperti ini pandangan normal kalau orang tersebut tidak mengerti bagaimana dan apa media itu, termasuk televisi. Saya sendiri secara pribadi mengetahui ada Ketua Umum Partai lain yang juga menginginkan hal yang sama. Saya katakan kepada tim mereka untuk tidak perlu mempunyai stasiun televisi sendiri, apabila alasannya hanya agar televisi yang dimilikinya itu dijadikan corong propaganda mereka. Pastilah dalam pikiran mereka, kalau mereka punya stasiun televisi sendiri, maka dengan sendirinya apabila mereka berbicara, yang tentunya akan menyuarakan suara Partainya atau kepentingan dirinya, maka masyarakat atau opini publik akan berpihak kepada mereka. Apakah benar semudah itu?
Media di Zaman Orde Baru
Ketika Soeharto masih menjadi penguasa tunggal negeri ini, kita semua merasakan bagaimana media massa tidak boleh bersuara lain kecuali harus senada dengan suara pemerintah. Siapa yang menentang, apalagi mengkritik Soeharto, maka si penanggung-jawabnya bisa masuk penjara atau bahkan hilang tak tentu rimbanya, dengan tuduhan / alasan subversif, anti pembangunan, anti Pancasila & UUD-45, dan sebagainya. Pada jaman orde baru itulah, ada satu surat kabar milik Golkar (salah satu mesin orde-baru yang sekarang sudah berganti baju menjadi Partai Golkar), bernama “Suara Karya”. Koran ini sebahagian dijual sebagaimana layaknya koran, tetapi sebahagian besar lagi bukan dijual, tetapi dibagikan gratis kepada seluruh Pegawai Negeri (Korpri). Sudah digratiskan pun koran “Suara Karya” ini. Tetap saja tidak cukup banyak mengundang orang yang mau membacanya dan peduli terhadap isi beritanya. Sebabnya, koran Suara Karya dijaman itu, dianggap sebagai tidak punya kredibilitas. Sebab isinya cuma memuji-muji Pak Harto dan pemerintah serta Golkar, sehingga nyata benar fungsinya hanya sebagai media propaganda pemerintah orde-baru saja.
Mesin propaganda yang paling efektif bagi pemerintah Soeharto, ketika itu adalah TVRI yang selama 26 tahun hanya sendirian. Baru terkemudian setelah beberapa puluhan tahun lahirlah televisi swasta, dimana untuk siaran beritanya pun harus me-relay TVRI. Hal yang sama terjadi di industri radio swasta pada zaman orde-baru, yang siaran pemberitaannya harus merelay RRI.
Pendek kata, tidak ada satu pun media ketika itu yang berani mengangkat keburukan pemerintah dan Soeharto serta kroninya. Semua dikendalikan oleh Soeharto melalui Departemen Penerangan. Sehingga isi semua media secara seragam (khususnya berita), hanya berupa sanjungan kepada Soeharto, pejabat pemerintah, antek & kroninya. Ini berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun rakyat / masyarakat dibombardir oleh siaran televisi dan media-media lain yang inti isinya cuma bilang: “Soeharto baik dan hebat!“ Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Sejarah membuktikan, justru rakyat / masyarakat yang selama ini hanya mendapat satu-satunya informasi dengan inti pesan bahwa Soeharto itu baik dan hebat... eh... malah rakyat itu pulalah yang bangkit dan bergerak melengserkan Soeharto. Rezim orde baru mengira bahwa rakyat bisa dibodohi terus menerus oleh media propaganda mereka selamanya.
Media di Zaman Reformasi
Di zaman reformasi sekarang ini, beberapa orang mengatakan, bahwa kita ini hidup di zaman yang lebih liberal dari negara liberal sekali pun, seperti misalnya, Amerika Serikat. Karena semua orang, semua kelompok, semua ormas, semua profesi, menuntut kebebasan dan menolak adanya pembatasan-pembatasan. Sementara undang-undang dan peraturan yang mengatur agar kebebasan setiap orang atau kelompok itu tidak sampai mengarah kepada perpecahan tatanan kebangsaan atau bahkan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum lengkap jadi seluruhnya.
Media-media pun yang sudah sangat banyak jumlahnya, seperti tak punya otak, rasa dan etika. Semua berlomba-lomba mengejar dan mengangkat berita yang sifatnya sensasional, adu cepat menyiarkan walaupun belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah berita, agar bisa mengangkat oplag dan ratingnya. Dengan alasan kebebasan pers, mereka seperti tak pernah peduli terhadap apa yang bakal terjadi pada masyarakat dan bangsa ini sebagai akibat dari siaran / isi pemberitaannya.
Akibat dari pemberitaan media yang seperti ini, yang isinya sudah seperti “koran kuning” saja, perlahan namun pasti, semakin sedikit orang yang percaya kepada apa yang ditulis ataupun disiarkan oleh media. Dengan perkataan lain, media semakin kehilangan kredibilitasnya.
Kredibilitas
Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media masih cukup tinggi, yaitu 80% (menurut hasil survey barometer kepercayaan 2012 oleh Indopacific Edelman). Walaupun begitu, telah terjadi penurunan tingkat kepercayaan, dimana tingkat kepercayaan kepada media pada tahun 2011 mencapai 86%. Pengertian kredibilitas harus dipahami, bukan hanya soal urusan apakah “dipercaya” atau ”tidak dipercaya” tetapi lebih dari itu, yaitu: “apakah masyarakat masih peduli terhadap apa yang diangkat oleh media”.
Kalau di zaman orde baru dimana pers sangat dikendalikan pemerintah, masyarakat menjadi tidak lagi peduli pada apa yang dikatakan media tentang apa yang terjadi di dalam negeri, karena semua orang sudah tahu pastilah isinya tentang hal-hal yang baik-baik saja. Sebab apa yang terjadi sesungguhnya selalu ditutup-tutupi.
Tetapi di zaman reformasi yang persnya liberal ini , masyarakat juga semakin tidak peduli pada apa yang dikatakan media tentang apa yang terjadi, karena apa yang terjadi sesungguhnya juga tertutupi. Media bukanlah menggali apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi hanya mencari unsur sensasinya saja untuk dapat menggaet sebanyak-banyaknya pemirsa / pembaca / pendengar. Akibatnya masyarakatpun tak mendapat gambaran yang utuh tentang apa yang terjadi.
Sekarang ini setiap ada berita baru, selalu ada saja suara yang mengatakan sebagai sebuah pengalihan issue. Kesaksian di persidangan, selalu dibantah oleh yang bersangkutan, dan media pun dengan semangat memuatnya. Dasarnya tentulah bisa beralasan bahwa demi jurnalistik, to cover both sides, dst., tetapi alasan yang sebenarnya adalah “memang ini yang lagi ramee...” alias sensasional.
Media mengatakan bahwa pemerintah atau DPR sering mengangkat suatu soal yang dapat mengalihkan issue yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Nah kalau media sudah tahu begitu, kenapa issue yang dianggap sebagai issue pengalihan masih diangkat juga oleh media? Jawabannya yaa itu tadi: “memang ini yang lagi ramee... biar tambah seru dooong...”
Jadi tidak heran, bahwa kredibilitas media perlahan tapi pasti, akan terus menurun, karena niat para pelakunya hanya mencari sensasi sebagai alat memperebutkan rating / penonton-pembaca-pendengar. Kebanyakan para jurnalis tidak lagi bekerja demi profesinya sebagai jurnalis, tetapi demi pemilik perusahaannya.
Kalau Anas Urbaningrum / Ketua Umum Partai Demokrat nanti akhirnya jadi memiliki stasiun televisi, sudah dapat dipastikan bahwa kredibilitas media-nya si Anas di mata masyarakat akan mirip kredibilitasnya koran harian “Suara Karya“ pada zaman Soeharto di era orde-baru. Lalu, apa gunanya memiliki media yang tidak memiliki kredibilitas ?
Janganlah menganggap rakyat / masyarakat kita begitu bodoh, hingga selalu dianggap dapat disetir oleh televisi / media. Sesungguhnya masyarakat kita jauh lebih pintar daripada medianya. Tetapi mereka lebih banyak diam, sampai nanti kalau mereka benar-benar sudah muak. (arm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar